etkd
eabsesnsi
simpeg

Kehadiran PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dalam rangka monitoring kehadiran PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari pertama masuk kerja Pasca Libur dan Cuti Bersama Idul Fitri tahun 2012 Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) melalui pemantauan dengan sistem e-TKD yang ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), e-TKD adalah sebuah sistem untuk memantau kehadiran dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI jakarta. Dalam sistem e-TKD seluruh alat Absensi Elektronik yang ada di SKPD/UKPD berjumlah 3592 unit kerja terintegrasi dengan server database yang ada di BKD melalui jaringan internet.


Hasil pemantauan kehadiran pegawai pada  tanggal 23 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB tercatat jumlah pegawai = 77.428 orang, dengan tingkat kehadiran 99,9999 %, adapun yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah 5 orang (0,0001%), Untuk beberapa pegawai pada SKPD/UKPD yang memiliki jam kerja khusus (Guru, petugas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, petugas keamanan dalam, petugas RSUD/Puskesmas dan petugas Kebersihan) dalam posisi libur.

Bila dibandingkan dengan tahun lalu pada sidak hari pertama setelah libur dan cuti bersama tahun 2011, kehadiran/tingkat kedisiplinan pegawai lebih baik. Hal ini karena :
1.    Kesadaran pegawai untuk mematuhi ketentuan jam kerja meningkat
2.    Implementasi PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berjalan dengan baik
3.    Adanya perhatian dari Gubernur Fauzi Bowo melalui pemberian TKD yang didasarkan kehadiran dan kinerja pegawai telah efektif.
4.    Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD (atasan langsung) semakin baik

Selain sidak ke BKD, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga melakukan sidak ke Kantor Walikota Jakarta Pusat selain untuk melihat pelayanan publik satu atap juga melakukan cross cek data antara data pada sistem e-TKD dengan data yang tercatat di Kantor Walikota Jakarta Pusat dan didapat hasil yang sama.

Sesuai  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terhadap pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah dikenakan hukuman disiplin mulai dari tingkat ringan sampai tingkat berat sesuai jumlah ketidakhadirannya. Data ketidakhadiran tanpa keterangan tersebut, selanjutnya akan dikirim ke SKPD/UKPD yang bersangkutan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung dan apabila terbukti melanggar ketentuan akan dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. Selain itu, kepada pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah dikenakan potongan Tunjangan Kinerja Daerah sebesar 5 % sesuai  Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja (TKD).

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA


BUDIHASTUTI
NIP. 195903151985032005

You are here: Utama Berita Kehadiran PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta