etkd
eabsesnsi
simpeg

Mekanisme sanggahan/pengaduan keberatan mengenai tenaga honorer kategori II

logodki

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN
Nomor 06 / -082.87

TENTANG

MEKANISME SANGGAHAN/PENGADUAN KEBERATAN
MENGENAI TENAGA HONORER KATEGORI II

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014 perihal pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II dan Keputusan Gubernur Nomor 594 Tahun 2014 Tentang Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II maka dengan ini
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengumumkan kepada seluruh masyarakat agar melaporkan apabila terdapat tenaga honorer kategori II sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Gubernur dimaksud yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 tahun 2010 yaitu tenaga honorer kategori II adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :
  1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
  2. Bekerja di instansi pemerintah;
  3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
  4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per Januari 2006.
Apabila ada sanggahan/pengaduan/keberatan dari masyarakat, maka agar melalui mekanisme penanganan pengaduan tenaga honorer, yaitu :

I. Pengaduan Melalui Surat/E-Mail/Web
  1. Surat pengaduan/permintaan penjelasan dapat ditujukan langsung kepada Sekretariat Penanganan Tenaga Honorer Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
  2. Informasi yang disampaikan dalam surat pengaduan merupakan fakta (bukan fitnah) dan apabila diperlukan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
  3. Surat pengaduan/permintaan penjelasan dibuat dalam bahasa yang jelas dan ringkas.
  4. Identitas pengirim harus jelas yang meliputi nama, alamat, pekerjaan dan nomor telpon yang dapat dihubungi. Surat pengaduan/ permintaan penjelasan yang tidak dilengkapi dengan identitas pengirim tersebut tidak akan ditindaklanjuti.
  5. Surat pengaduan/permintaan penjelasan dapat disampaikan melalui alamat sebagai berikut :
    Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Gedung Balaikota, Blok G lantai 20, Jakarta Pusat

II. Pengaduan Langsung (Tatap Muka)
  1. Pemberian penjelasan disampaikan oleh kelompok kerja penanganan tenaga honorer bertempat di BKD Provinsi DKI Jakarta Jl Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Gedung Balaikota Blok G lantai 20, Cq. Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan BKD Provinsi DKI Jakarta.
  2. Pelayanan pengaduan /penjelasan dilaksanakan setiap hari kerja (Senin s.d. Kamis) dengan jam pelayanan sebagai berikut:
    1. Pukul 08.00 s.d. 12.00
    2. Pukul 13.00 s.d. 14.00
  3. Tata Cara pengaduan/permintaaan penjelasan yang disampaikan secara langsung mengikuti tata tertib yang berlaku di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  4. Batas waktu penyampaian pengaduan/permintaan penjelasan secara langsung (tatap muka) sampai dengan tanggal 17 April 2014.
Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 April 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

TTD

MADE KARMAYOGA
NIP 195806081986031010
You are here: Utama Berita Mekanisme sanggahan/pengaduan keberatan mengenai tenaga honorer kategori II